Aksi Refleksi September Gelap: BEM-KM Universitas Wiraraja Soroti Tata Kelola Pemkab Sumenep

(Dokumentasi Aksi Demonstrasi Mahasiswa UNIJA di depan kantor Pemkab Sumenep/foto: Adrian)

Madura, Sumenep, LPM Maharaja— Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM-KM) Universitas Wiraraja menggelar aksi demonstrasi damai di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Sumenep, Rabu (30/9/2026). "Refleksi September Gelap", gerakan ini menjadi bukti nyata keberlangsungan semangat kritis kaum terpelajar dalam menjaga tegaknya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara di tanah kelahirannya.

Melalui pernyataan sikap yang dibacakan, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama secara tegas namun tertib: pertama, penghentian segala praktik korupsi yang semakin meresap di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sumenep; kedua, peninjauan menyeluruh serta penghentian pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai fiktif dan tidak beroperasi sebagaimana amanat pimpinan negara; ketiga, evaluasi menyeluruh tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna menutup celah penyimpangan anggaran; serta keempat, penolakan tegas terhadap segala bentuk militerisme yang mengancam ruang demokrasi.

Dalam paparan mendalamnya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan krusial. Korupsi pada proyek BSPS yang merugikan keuangan negara, dugaan penyimpangan di lingkungan BUMD termasuk PT Wira Usaha Sumekar, hingga isu integritas pejabat tinggi daerah menjadi catatan kelam yang mendesak penanganan serius. Program KDMP yang diresmikan justru ditemui kosong dan tak berfungsi, sementara pengadaan bahan bangunan diduga sarat kepentingan politik serta ketidaksesuaian spesifikasi. Demikian pula program MBG dinilai memiliki celah luas terhadap praktik mark-up, konflik kepentingan, dan penurunan kualitas layanan yang seharusnya dinikmati masyarakat.

Ketua BEM-KM Universitas Wiraraja, Ibnu Aljazary, menyampaikan kekecewaan mendalam atas ketidakhadiran Bupati Sumenep untuk menerima aspirasi langsung para pemuda. 

"Tuntutan yang kami sampaikan menyangkut urusan pemerintahan daerah, sehingga sudah sepatutnya dijawab langsung oleh kepala daerah. Perwakilan yang hadir tidak memiliki kewenangan memadai untuk mengambil keputusan," ujarnya.

Ia menegaskan kehadiran mahasiswa bukan sekadar mengkritik, melainkan mendesak tindak lanjut nyata demi kemaslahatan warga Sumenep.

Aksi ini akhirnya diterima oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian. BEM-KM Universitas Wiraraja menegaskan gerakan ini merupakan amanat moral dan sejarah sebagai bagian dari pengawasan masyarakat, agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar kembali menjadi manfaat bagi rakyat, bukan menjadi sumber kekayaan segelintir orang.

Reporter: Adrian Iskandar

Editor: LPM Maharaja