Madura, Sumenep, LPM Maharaja–Keterlambatan pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kembali menjadi sorotan sejumlah organisasi mahasiswa (Ormawa) di lingkungan Universitas Wiraraja. Kondisi tersebut dinilai menghambat pelaksanaan program kerja hingga memaksa beberapa organisasi menggunakan dana pribadi dan kas internal demi memastikan kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum (HMPH), Ilham Mahmudi, mengungkapkan bahwa keterlambatan pencairan dana berdampak langsung terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi. Bahkan, dalam beberapa kegiatan, seluruh biaya operasional harus ditanggung terlebih dahulu oleh pengurus.
"Harusnya dana itu sesuai dengan perjanjian. Kalau proposal diminta disetor seminggu sebelum acara, maka seharusnya dana DIPA bisa cair minimal H-3 sebelum kegiatan. Kalau seperti ini, yang dipertaruhkan juga nama baik almamater," ujarnya.
Hal serupa juga dirasakan oleh Himpunan Mahasiswa Science Education Community (HIMA SECO). Sekretaris Umum HIMA SECO, Afiyah Holidah, mengatakan keterlambatan pencairan dana menyebabkan sejumlah kebutuhan kegiatan, seperti konsumsi, perlengkapan, hingga administrasi organisasi menjadi terkendala.
"Kami sampai menggunakan kas himpunan untuk kebutuhan operasional, termasuk mencetak proposal dan surat menyurat. Agar program kerja tetap berjalan, kami juga mencari alternatif pendanaan sementara," ujarnya.
Menurut Afiyah, keberlangsungan program kerja HIMA SECO tidak lepas dari bantuan Ketua Program Studi yang bersedia menalangi kebutuhan dana kegiatan.
"Untuk sementara waktu kami menggunakan dana dari kaprodi IPA dan juga tambahan kas hima. Alhamdulillah program kerja tetap bisa dilaksanakan," tambahnya.
Senada dengan itu, Ketua Pelaksana salah satu kegiatan HIMA SECo, Moh. Sholeh, menilai keterlambatan pencairan dana memberikan beban tambahan kepada pengurus organisasi mahasiswa.
"Menurut saya ini cukup membebani ormawa karena harus menalangi menggunakan uang pribadi. Beruntung kaprodi kami bersedia membantu kebutuhan dana kegiatan," ungkapnya.
Ia berharap pencairan Dana DIPA ke depan dapat dilakukan sebelum kegiatan dimulai agar program kerja organisasi mahasiswa tidak terkendala persoalan pembiayaan.
Di sisi lain, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Wiraraja menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan dana bukan hanya terjadi pada periode kepengurusan tahun ini.
Ketua DPM Universitas Wiraraja, Alfinatul Umami, menyebut salah satu faktor yang menjadi kendala adalah masih adanya laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari beberapa organisasi mahasiswa periode sebelumnya yang belum diselesaikan.
"Permasalahan ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya. Ada beberapa LPJ yang belum disetorkan sehingga berdampak pada proses pencairan dana periode berikutnya," jelasnya.
Menurut Ketua DPM, pihak DPM telah melakukan koordinasi dengan bagian kemahasiswaan dan Wakil Rektor III untuk mencari solusi terhadap persoalan tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa DPM hanya menjalankan fungsi pengawasan dan administrasi sesuai regulasi yang berlaku. Adapun proses pencairan dana sepenuhnya berada di bawah kewenangan pihak kemahasiswaan dan biro administrasi keuangan.
"DPM hanya menerima bukti transfer dan mengawal regulasi yang ada. Proposal yang masuk juga tidak langsung diajukan satu per satu, tetapi harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh pihak kemahasiswaan," terangnya.
Keterangan serupa disampaikan Ketua Komisi II DPM Universitas Wiraraja, Alvian Maulana. Ia mengatakan bahwa keterlambatan Dana DIPA tahun ini juga dipengaruhi oleh persoalan administrasi dari periode sebelumnya.
"Kami sudah menghadap ke pihak kemahasiswaan dan mengurus dokumen yang menjadi kendala. Untuk organisasi yang belum menyetorkan LPJ juga sudah kami tindak lanjuti. Saat ini tinggal menunggu proses lebih lanjut dari pihak terkait," ujarnya.
Meski berbagai upaya koordinasi telah dilakukan, hingga berita ini ditulis belum ada kepastian mengenai waktu pencairan Dana DIPA tersebut.
Sejumlah pengurus organisasi mahasiswa berharap proses pencairan anggaran ke depan dapat dilakukan lebih tepat waktu serta disertai komunikasi yang transparan. Dengan demikian, kegiatan kemahasiswaan dapat berjalan optimal tanpa harus bergantung pada dana talangan pribadi maupun pihak lain.
Reporter: Aamour
Editor: LPM Maharaja
0 Komentar