 |
| (Ilustrasi Pemberian data e-budgeting dpm 2023 kepada beberapa ormawa, Foto : LPM MAHARAJA) |
Berdasarkan keterangan terbaru dari pihak DPM-KM Universitas Wiraraja kebocoran ini bukanlah baru terjadi ketika periode 2024.
"Tentu hal ini bukan keinginan kita, Ini bukan bentuk diskredit kepada DPM periode 2023, namun ini kami jadikan bentuk pembenahan" ujar alfarisi selaku ketua DPM-KM 2024.
Terkait dengan masalah kebocoran data kembali ditemukan bahwa ini bukanlah kebocoran namun memang diberikan kepada beberapa Organisasi Mahasiswa(ORMAWA).
"Menurut data yang kami dapatkan dari salah satu ketua ormawa periode 2023 bahwa password dan akun ini memang diberikan kepada beberapa ormawa dengan alasan tertentu" tuturnya.
"Dan memang temuan yang ada merugikan kami, karena peran kami diambil alih" tuturnya.
Disampaikannya bahwa seharusnya ormawa mengetahui proporsi masing-masing sehingga walaupun hal ini terjadi tidak ada penyalahgunaan.
"Saya rasa solusinya adalah perlu kesadaran porsi masing-masing kita sebagai ormawa serta rasa profesionalitas, Bahkan kami sudah buatkan Rancangan Kerja Keluarga Mahasiswa(RKKM) yang di dalam nya ada asas-asas umum organisasi keluarga mahasiswa yang baik dan perlu di baca seluruh ormawa" tuturnya.
Komisi II DPM-KM pun turut memberikan tanggapannya terkait tersebarnya akun e-budgeting ormawa.
"Menurut kami dari komisi II bahwa perlu juga pemahaman ormawa periode 2024 bahwa yang berhak memberikan validasi program kerja ialah KOMISI III bagian e-budgeting" tutur haris selaku ketua KOMISI II DPM-KM.
"Kemudian kebocoran E-budgeting ini pasti Kami respon sebagai pembelajaran kedepan dan akan segera diselesaikan" tutur haris.
Sampai dengan hari ini sudah ada oknum ormawa yang bertemu dengan ketua DPM-KM dan meminta maaf atas penyalahgunaan yang dilakukan, serta masih belum tanggapan resmi dari koordinator e-budgeting terkait hal ini.
Penulis & editor : LPM MAHARAJA
0 Komentar