Krisis dalam Pengkaderan: Reformasi atau Pembiaran?


 

Madura, Sumenep, LPM Maharaja— Sistem pengkaderan di sejumlah organisasi mahasiswa Universitas Wiraraja menuai kritik. Sejumlah mahasiswa menilai proses kaderisasi berjalan tanpa mekanisme yang jelas dan menyimpang dari prinsip dasar pembinaan organisasi.

Kritik bermula dari tidak adanya sosialisasi resmi ke kelas atau program studi saat rekrutmen anggota baru. Mahasiswa mengaku tidak memperoleh pemaparan terbuka mengenai visi, misi, maupun program kerja organisasi, sehingga akses informasi dinilai tidak merata dan berpotensi menciptakan eksklusivitas.

"Tidak ada sosialisasi ke kelas atau prodi, jadi bingung mau masuk karena tidak tahu organisasi ini apa dan kegiatannya apa saja," ujar NA, salah satu mahasiswa.

Selain itu, praktik penggunaan nama instansi tertentu dalam proses rekrutmen juga dipertanyakan. Muncul narasi bahwa bergabung dengan instansi tertentu dapat mempermudah atau ‘menjamin’ diterima di organisasi mahasiswa. Iming-iming tersebut dinilai tidak etis dan berpotensi menyesatkan.

"Waktu itu saya dijanjikan jika bergabung dengan organisasi A pasti akan diterima di ormawa,bukan hanya saya tapi banyak teman-teman yang juga diiming-imingi hal tersebut, tapi ternyata tidak diterima" ungkap FM, mahasiswa lainnya.

Masalah juga terjadi dalam pelaksanaan program kerja. Anggota baru disebut langsung dilibatkan dalam kepanitiaan inti tanpa workshop atau pelatihan dasar. Pembagian tugas pun dinilai tidak sesuai tupoksi, seperti penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibebankan kepada sekretaris pelaksana dengan alasan pembelajaran.

Pengamat organisasi mahasiswa menilai sistem kaderisasi yang tidak terstruktur dapat melemahkan regenerasi kepemimpinan. Mahasiswa pun berharap adanya evaluasi menyeluruh agar organisasi benar-benar menjadi ruang pembelajaran yang sehat, profesional, dan berintegritas.

Penulis: Pimred Maharaja

Editor: LPM Maharaja

0 Komentar